Pemerintah Berkomitmen Untuk Mempercepat Distribusi Akses Internet Secara Merata

Kementerian Komunikasi dan Digital, bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bertekad untuk mempercepat distribusi akses internet di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Kantor BKPM Jakarta pada hari Rabu.

“Kami berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia agar manfaat dari ekonomi digital dapat dirasakan oleh semua pihak,” ungkap Meutya dalam siaran pers.

Meutya menekankan bahwa percepatan transformasi digital merupakan prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperluas akses internet, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya konektivitas. Data menunjukkan bahwa 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses ke broadband tetap, 38 persen kantor desa belum terhubung ke internet, dan 75 persen puskesmas mengalami masalah dengan koneksi yang tidak memadai.

"Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan investasi yang lebih efisien dan inklusif," ungkap Meutya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penting untuk terus mendorong investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.

Meutya menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran utama dalam mempercepat digitalisasi di sektor pemerintahan, ekonomi, dan sumber daya manusia digital.

Diharapkan, langkah ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 7 hingga 8 persen, sesuai dengan Visi Indonesia Digital 2045.

Sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang fokus pada investasi strategis, Danantara diharapkan dapat berperan penting dalam memperkuat ekosistem telekomunikasi dan digital di Indonesia.

Rosan menekankan bahwa investasi di sektor digital adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Kami mengidentifikasi adanya potensi signifikan dalam investasi digital, khususnya dalam pengembangan infrastruktur jaringan dan teknologi 5G. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi faktor kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, menurut Rosan.

Dalam rangka mempercepat penerapan 5G, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan penggunaan model Multi-Operator Core Network (MOCN), yang telah berhasil diterapkan di Malaysia.

Model ini memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat perluasan jaringan sekaligus mengurangi biaya investasi.

Malaysia, yang memulai implementasi 5G bersamaan dengan Indonesia pada tahun 2021, kini telah mencapai cakupan 80 persen, sementara Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal penetrasi jaringan 5G.

Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis untuk memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih memiliki akses internet yang terbatas.

Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen, sehingga mempercepat penetrasi internet dengan cara yang lebih efisien.

“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” tambah Meutya.

Untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada tahun 2025, meskipun masih menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari MNC Group.

Sementara itu, pita frekuensi 3,5 GHz, yang merupakan spektrum utama untuk jaringan 5G secara global, masih akan digunakan untuk layanan satelit hingga tahun 2034.

Untuk memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan, diperlukan strategi migrasi spektrum yang menyeluruh dan terkoordinasi.

Danantara memiliki peran penting dalam mengawasi proses ini, terutama karena tiga dari empat operator satelit nasional yang memanfaatkan pita 3,5 GHz, yaitu Telkom, Telkom Satelit Indonesia, dan BRI, berada di bawah naungannya.

Dengan pendekatan inovatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang tidak diminta, investasi di sektor digital akan diarahkan untuk mempercepat penetrasi internet, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital di tingkat nasional.

“Melalui migrasi spektrum yang terencana dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat menciptakan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini merupakan langkah krusial dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,” ungkap Meutya.

Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile mencapai 100 Mbps pada tahun 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Tag: Kementerian Komunikasi Dan Digital Meutya Hafid Transformasi Digital