Delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Para Menteri ASEAN yang Bertanggung Jawab atas Informasi (AMRI) ke-17 mengajak Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersatu dalam memerangi penyebaran konten negatif dan hoaks, terutama yang berdampak buruk bagi anak-anak, dengan cara memperkuat literasi. "Indonesia menghargai kepemimpinan Brunei di AMRI dan menekankan bahwa isu hoaks, ujaran kebencian, serta perlindungan anak di dunia maya harus menjadi prioritas bersama. Anak-anak adalah generasi penerus, ASEAN tidak boleh mengabaikan ancaman konten negatif yang mereka hadapi," ujar delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, dalam sesi diskusi para menteri bertema "MAJU" di Bandar Seri Begawan pada 8 Mei 2025, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemkomdigi di Jakarta pada hari Senin. Tema MAJU merupakan singkatan dari "Media Advancing Joint Understanding". Dalam konferensi "ASEAN Ministers Responsible for Information" (AMRI) ke-17 tahun 2025 yang dipimpin oleh Brunei Darussalam, tema "MAJU" dipilih sebagai simbol aspirasi ASEAN di bidang media informasi dan teknologi untuk kemajuan kawasan. Sebagai langkah konkret, Indonesia telah meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis. GNLD diharapkan dapat menjadi model bagi ASEAN dalam menetapkan dasar pembangunan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga merupakan dasar untuk mengembangkan pemikiran kritis. ASEAN perlu bersinergi untuk memastikan masyarakat dapat menyaring informasi secara mandiri," kata Fifi. Indonesia juga memperkenalkan kebijakan terbaru, seperti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 mengenai Tanggung Jawab Platform Digital dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini mendukung jurnalisme yang berkualitas dan melindungi anak-anak di dunia maya. "Informasi yang tepat adalah fondasi demokrasi. Tanpa dukungan untuk jurnalisme yang berkualitas, berita palsu akan terus berkembang," ungkap Fifi. Ketua Delegasi Indonesia itu kemudian mengajak perusahaan teknologi dan media di ASEAN untuk berinvestasi dalam jurnalisme yang berkualitas. Inisiatif dalam diskusi di Konferensi AMRI ke-17 menghasilkan kesepakatan penting, "Deklarasi Bandar Seri Begawan", yang menegaskan komitmen bersama ASEAN untuk menangani misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, serta mendorong peran media dalam mendukung isu lintas sektor. Deklarasi tersebut juga mendorong peran sektor informasi dan media dalam mendukung isu lintas sektor, termasuk ekonomi kreatif. Selain itu, konferensi AMRI juga menyepakati "Deklarasi Kuala Lumpur" mengenai Penggunaan Platform Media Sosial yang Aman dan Bertanggung Jawab, serta "Pernyataan Bersama Media" dari Konferensi Para Menteri ASEAN yang Bertanggung Jawab atas Informasi (AMRI) ke-17 dan Konferensi ASEAN Plus Tiga Menteri yang Bertanggung Jawab atas Informasi (AMRI+3) ke-8. Kesepakatan ini menegaskan kembali komitmen bersama ASEAN terhadap kemajuan di sektor digital, termasuk pertukaran praktik terbaik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Konferensi tahunan AMRI dihadiri oleh para menteri dan pejabat tinggi bidang informasi dari sepuluh negara ASEAN untuk membahas isu-isu strategis di sektor media dan komunikasi, serta negara mitra wicara ASEAN, seperti China dan Jepang.
Kesepuluh negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta Timor Leste yang berstatus sebagai 'pengamat', turut hadir dalam konferensi AMRI ke-17. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja. Pertemuan ini membahas isu-isu seperti penanganan berita hoaks, kebebasan pers, tantangan yang dihadapi oleh industri media konvensional, serta pentingnya menciptakan persaingan yang adil antara media konvensional dan platform digital global. Selain itu, para ketua delegasi AMRI juga melakukan audiensi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah.