Presiden Akan Membuka SPBE Summit 2024 Dan Meluncurkan GovTech Indonesia

Presiden RI Joko Widodo akan membuka acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia pada tanggal 27 Mei 2024 di Istana Negara. Acara ini dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan persiapan GovTech.

SPBE Summit 2024 adalah agenda Kementerian PANRB yang bertujuan untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. Selain itu, juga akan diberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jadwal acara pada SPBE Summit 2024 adalah sebagai berikut:

- Peresmian merek penyelenggara ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia dan pengenalan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.

- Penandatanganan komitmen oleh pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.

- Penyelenggaraan sesi penghargaan "Digital Government Award" kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang mencapai prestasi terbaik dalam enam kategori penerapan SPBE, yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.

Mengenai peluncuran GovTech Indonesia, Menteri Anas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tonggak sejarah dalam percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. GovTech akan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan layanan digital pemerintah yang sebelumnya tersebar di berbagai platform atau aplikasi.

Tugas GovTech Indonesia adalah melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi SPBE Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital. Tim lintas kementerian/lembaga akan menciptakan sejarah baru, di mana Indonesia akan memiliki layanan digital terpadu untuk pertama kalinya, termasuk interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang sebelumnya terpisah.

Pada tahap awal ini, GovTech akan mempercepat integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama dalam sembilan layanan yang menjadi prioritas, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.

Dengan integrasi ini, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan berbagai layanan pemerintah berbasis digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

"Sebelumnya, jika ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi serta mengunggah berbagai dokumen. Begitu juga dengan layanan B, harus mengunduh aplikasi B dan mengunggah dokumen lagi. Semua proses ini berulang dan menyulitkan warga, padahal terdapat ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Sesuai arahan Presiden, semuanya harus lebih ringkas. GovTech akan mengintegrasikannya semua," ungkap Anas.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa di beberapa negara maju, layanan digital terpadu telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Dari sebelumnya ribuan aplikasi yang berbeda, kini telah menjadi satu sistem terintegrasi. Dengan adanya sistem single sign-on, warga tidak perlu lagi mengunggah dokumen-dokumen berulang kali dan tidak perlu mengunduh ribuan aplikasi.

Baca Juga: Anggaran Rp 4,5 M Untuk Penataan Simpang GDC Depok, Atasi Kemacetan