Kemendagri Menegaskan Pentingnya Konsep Perencanaan Dalam Menjaga Persediaan Komoditas Guna Mengendalikan Inflasi

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya konsep perencanaan dalam menjaga persediaan komoditas pangan untuk mengendalikan inflasi. Tomsi menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Tomsi menekankan bahwa kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah (Pemda) perlu memiliki konsep perencanaan untuk menjaga ketersediaan komoditas. Sebagai contoh, dalam menjaga ketersediaan bawang putih, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertanggung jawab sebagai pemberi persetujuan impor. Kemendag diharapkan dapat menentukan jumlah bawang putih yang harus diimpor setiap bulan serta bagaimana distribusinya.

"Saya telah meminta konsepnya kepada beliau (Mendagri) minggu lalu sesuai arahan, contoh ini berkaitan dengan bawang putih," ujar Tomsi.

Konsep juga diperlukan dalam menghadapi fluktuasi harga cabai dan bawang merah. Kementerian Pertanian (Kementan) dapat merencanakan tindakan tahunan dengan mempertimbangkan kondisi tahun-tahun sebelumnya, termasuk memahami penyebab kenaikan harga dan upaya yang diperlukan untuk menyeimbangkannya. "Langkah-langkah yang harus diambil, siapa yang bertanggung jawab, kapan, dan di mana. Intinya, teman-teman harus dapat mengendalikan situasi semaksimal mungkin," tambahnya.

Pada awal tahun atau sebelum masuk tahun baru, semua pihak terkait telah menerima data prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Oleh karena itu, seharusnya kelangkaan komoditas akibat cuaca seperti El Nino dan La Nina dapat diatasi. "Kondisi seperti ini dapat disesuaikan antara cuaca yang menyebabkan kekurangan pasokan, kemudian terkait dengan impor, ini dapat dirancang, juga terkait dengan jagung," jelasnya.

Tomsi merasa kecewa karena saat dibutuhkan, komoditas tersebut tidak tersedia. Namun, saat memasuki musim panen, komoditas impor baru tiba atau masih ada sisa barang. "Hal ini juga mengganggu proses panen kita terkait dengan harga," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, pihaknya berharap kementerian dan lembaga yang hadir fokus pada perencanaan satu tahun, beserta argumentasinya. Langkah ini penting karena perencanaan yang matang belum diperoleh dan formula penanganan baru hanya sebatas kerja-kerja seperti pemadam kebakaran.

Selanjutnya, Tomsi juga meminta kepala daerah untuk menyusun perencanaan penanganan tahunan dengan mengacu pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kebutuhan komoditas, termasuk kondisi cuaca yang dapat mengganggu distribusi. "Mohon dibuat perencanaannya," kata Tomsi dengan tegas.

Dia menyatakan bahwa penanganan kebutuhan komoditas dapat dilakukan secara jangka pendek. Namun, penanganan jangka panjang seperti menjalin kerja sama antardaerah dalam memenuhi komoditas tetap perlu dilakukan. Ini juga melibatkan upaya penanaman yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. "Saya memahami bahwa ada teman-teman yang menanam sejak tahun lalu, ya, tapi begitu panen selesai, mereka tidak menanam lagi, akhirnya kembali seperti sebelumnya," tandasnya.

Baca Juga: Anggaran Rp 4,5 M Untuk Penataan Simpang GDC Depok, Atasi Kemacetan