Otorita IKN: Pengelolaan Kota IKN Berada Di Bawah Pengawasan Pusat Komando

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pengelolaan kota Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan melalui pusat komando atau command center. 

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN mengusung konsep kota cerdas (smart city), yang mana kota ini akan dilengkapi dan dikelola oleh pusat komandonya. 

"Semua manajemen kota nantinya akan berada di bawah kendali pusat komando," tuturnya di Jakarta pada hari Kamis. 

Pengendalian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari lalu lintas kendaraan, pengelolaan air, listrik, energi, dan lainnya yang akan dikelola oleh pusat komando IKN. 

Menurut Basuki, pusat komando IKN saat ini sedang dalam tahap pembuktian konsep dan diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi seperti pengelolaan air, pengelolaan gedung, hingga pengelolaan limbah dengan cara yang cerdas. 

"Semua aspek seperti air, listrik, dan transportasi akan dikelola dari sini (pusat komando), termasuk sistem transportasi cerdas yang telah disiapkan oleh Menteri Perhubungan di IKN. Kami baru memulai, dan kami yakin ke depannya akan semakin baik," tambahnya.

Pusat Komando Nusantara dirancang untuk mengoptimalkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta meningkatkan integrasi dan koordinasi. Pusat ini juga berfungsi sebagai salah satu infrastruktur utama yang mendukung pengembangan kota cerdas Nusantara.

Pusat Komando tahap pertama memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pemantauan pembangunan IKN dengan memanfaatkan teknologi pengawasan berbasis CCTV, pemantauan menggunakan drone visual, serta integrasi layanan digital.

Selain itu, pusat komando berfungsi dalam mitigasi dan respons terhadap bencana, dengan memanfaatkan analisis data dan teknologi mutakhir untuk memprediksi serta merespons bencana alam, sehingga menjadi komponen krusial dalam perencanaan dan pengelolaan kota yang cerdas dan responsif.

Lebih lanjut, pusat komando memfasilitasi Otorita IKN dalam menanggapi berbagai aduan dari masyarakat serta mengelola informasi yang berkaitan dengan IKN untuk diproses lebih lanjut.

Salah satu contoh penerapan sistem pelaporan terpusat bagi warga adalah Centralized Citizen Reporting System, yang juga menyampaikan informasi kepada masyarakat IKN, seperti informasi mengenai bencana alam yang dapat berfungsi sebagai pesan darurat.

Contoh lain dalam pengelolaan kota dan layanan perencanaan adalah Sistem Perencanaan Perkotaan.

Tag: Basuki Hadimuljono IKN Otorita IKN Pengawasan Pusat Komando PUPR