Anggaran IKN Sebesar Rp10 Triliun Yang Sempat Diblokir Kini Telah Dibuka, Sehingga Pembangunan Dapat Dilanjutkan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai lebih dari Rp10 triliun telah disetujui dan pekerjaan infrastruktur akan segera dilanjutkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Basuki dalam konferensi pers virtual mengenai pelaksanaan Kongres Diaspora Indonesia ke-8 (CID-8), yang dijadwalkan berlangsung di IKN pada 1–3 Agustus 2025.

Pada tanggal 15 April ini, kami telah mengumpulkan semua penyedia jasa dan diinformasikan oleh Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum serta para direktur jenderalnya bahwa seluruh anggaran telah dibuka blokirnya, dengan total sekitar Rp10 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dalam melanjutkan proyek-proyek tersebut hingga selesai,” ungkap Basuki. Basuki menambahkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap pertama yang direncanakan untuk periode 2022-2034 dan belum rampung, akan dilanjutkan. Kementerian Pekerjaan Umum akan meneruskan pekerjaan infrastruktur, termasuk jalan tol, istana wakil presiden, masjid, pengelolaan air limbah, serta sejumlah jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun lima menara rumah susun tambahan yang akan diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

Lebih lanjut, Basuki menyatakan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama yang berjumlah Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya diblokir, kini telah dibuka, dan beberapa paket pekerjaan telah ditenderkan. "Kami berharap pada pertengahan Mei, kontrak untuk pembangunan jalan di kawasan dapat ditandatangani. Pekerjaan di area 1A, KIPB 1A, 1B, dan 1C, yang belum dikerjakan sebelumnya, akan dilaksanakan oleh Otorita dengan anggaran sebesar Rp3,4 triliun," ujarnya. Otorita IKN juga akan memulai proses tender untuk menata kawasan Sepaku agar tidak terlihat kumuh. Setelah kontrak tender ditandatangani, OIKN akan melanjutkan pelelangan tender untuk pembangunan lembaga yudisial dan legislatif.

Di samping itu, terdapat proyek-proyek yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total nilai Rp132 triliun yang berasal dari investor domestik dan asing, termasuk dari Malaysia dan China. "Saya percaya bahwa dengan kegiatan-kegiatan tersebut, saya optimis dapat menyelesaikannya. Untuk kegiatan fisik, saya rasa tidak terlalu sulit setelah programnya ada, kita hanya perlu melaksanakan dan mengawasinya," tegasnya.

Tag: Anggaran IKN Sebesar Rp10 TriliunAnggaran IKN Sebesar Rp10 Triliun ASN Basuki Hadimuljono DIPA