Indonesia secara resmi telah bergabung dengan kelompok Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen nyata terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif. "Fraksi Gerindra tentu sangat menyambut positif keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Ini merupakan manifestasi sejati dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Budisatrio dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu (8/1/2025). Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut berpendapat bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat memberikan peluang untuk membentuk tatanan global yang lebih inklusif dan adil. Ia juga mengemukakan bahwa tren geopolitik global saat ini cenderung mengutamakan kepentingan domestik masing-masing negara. Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik global, politik luar negeri kita harus berfokus pada kolaborasi daripada konfrontasi. Kita memiliki hak untuk melakukan diplomasi dengan semua pihak dan membangun hubungan yang setara serta saling menguntungkan. Oleh karena itu, kami menghargai pemerintah yang berhasil menjalankan kedaulatan ini demi kepentingan bangsa, ungkapnya. Budisatrio juga tidak sependapat dengan pandangan yang menganggap keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai langkah yang bersifat konfrontatif terhadap negara-negara Barat. Ia menekankan bahwa Republik Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional seperti OECD, APEC, G20, dan OKI. Indonesia juga berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum lainnya. Ini menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS tidak dimaksudkan sebagai bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, "Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak." Pemahaman ini penting dalam konteks keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional, ujar Budisatrio. Budisatrio menekankan bahwa kepentingan nasional Republik Indonesia adalah prioritas utama dalam setiap aspek hubungan luar negeri. Ia percaya bahwa Indonesia mampu memperjuangkan tatanan dunia yang lebih baik. "Kepentingan nasional harus selalu diutamakan. Meskipun kita berupaya untuk menciptakan tatanan yang lebih baik sebagai bagian dari komunitas global, kita harus tetap menjadikan kepentingan domestik sebagai pedoman dalam setiap kebijakan luar negeri. Semangat ini tercermin dalam keanggotaan Indonesia di BRICS," jelasnya. Budisatrio juga berpendapat bahwa keanggotaan RI dalam BRICS dapat membuka peluang strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menekankan bahwa langkah tersebut dapat dilakukan melalui diplomasi multilateral yang lebih kuat dan inklusif. "Tentu saja, mandat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina akan terus kami lanjutkan. Ini juga merupakan poin yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo dalam setiap forum internasional. Kami akan mendorong pemerintah untuk terus mengangkat isu ini di BRICS," tambah Budisatrio. Ia menyatakan bahwa Indonesia dihormati di kancah internasional. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS berpotensi meningkatkan pengaruh diplomatik negara ini. "Pengaruh diplomatik Indonesia harus dimanfaatkan untuk mengangkat isu Palestina, sesuai dengan amanat UUD, termasuk dalam forum BRICS," tuturnya. Sebelumnya, Ketua BRICS 2025 dari Brasil mengumumkan bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS. Pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman tersebut dan menganggapnya sebagai langkah peningkatan peran aktif dalam isu-isu global. Pemerintah Republik Indonesia memberikan sambutan positif terhadap pengumuman Brasil sebagai Ketua BRICS 2025, yang menyatakan bahwa Indonesia akan bergabung sebagai anggota penuh di BRICS, demikian disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI di situs resmi mereka pada Selasa (7/1). "Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam berbagai isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral dalam rangka menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan adil," tambah Kementerian Luar Negeri RI.
404
Prabowo diundang untuk menghadiri KTT G7 di Kanada sebagai tamu kehormatan
PCO menjelaskan bahwa Dirjen Bea Cukai yang baru dilantik berstatus sipil
TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan produk skincare ilegal