Eddy Soeparno: Kinerja Pemerintahan Prabowo Selama 100 Hari Menjawab Berbagai Keraguan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Eddy Soeparno memberikan penghargaan atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari yang berhasil mengatasi keraguan dari berbagai pihak melalui pencapaian, keberanian, dan keberhasilan yang ditunjukkan.

“Tidak terasa terlalu awal untuk menilai bahwa Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan dalam berbagai kebijakan, mulai dari keikutsertaannya dalam BRICS sebagai respons terhadap dinamika geopolitik hingga pelaksanaan janji kampanye melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkap Eddy dalam pernyataannya di Jakarta, pada hari Minggu.

Dia menyatakan bahwa awalnya banyak yang skeptis mengenai jumlah kementerian yang dianggap terlalu banyak. Namun, Presiden Prabowo berhasil membuktikan kemampuannya dalam melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari tiga bulan.

"Semoga momentum dan kecepatan ini dapat dipertahankan di masa mendatang,” tambah Eddy.

Doktor Ilmu Politik dari FISIP UI ini juga memberikan penghargaan terhadap program-program ekonomi yang diusung oleh Presiden Prabowo, yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kebijakan ekonomi yang diusung oleh Prabowo menegaskan prinsip "tidak ada yang ditinggalkan". Langkah-langkah seperti penghapusan utang bagi UMKM dan nelayan, penyediaan paket stimulus bantuan sosial sebesar 38 triliun, serta pembatalan kenaikan PPN sebesar 12 persen menunjukkan bahwa prioritas Presiden Prabowo adalah membantu masyarakat kecil agar terbebas dari kemiskinan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sekadar janji kampanye, melainkan merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2045.

Eddy juga mengungkapkan bahwa Presiden telah berhasil menjawab keraguan sejumlah pihak terkait kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi. Presiden merespons keraguan tersebut dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi maupun protes di media sosial.

Alih-alih mengekang, Eddy menegaskan bahwa Presiden justru mendengarkan dan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Contoh terbaru adalah keputusan Presiden Prabowo yang menetapkan PPN 12 persen hanya untuk barang-barang mewah.

"Tidak ada penangkapan, tidak ada demonstrasi yang dibungkam. Semua kritik dan masukan didengarkan," ujarnya.

Salah satu harapan Eddy untuk pemerintahan Prabowo di masa mendatang adalah percepatan transisi energi dengan meningkatkan secara signifikan proporsi energi terbarukan.

Eddy percaya bahwa percepatan transisi energi ini sejalan dengan sasaran ketahanan energi yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

Salah satu langkah cepat yang dapat diambil oleh pemerintahan Prabowo adalah pengesahan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang kini telah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI.

Pengesahan RUU ini akan memberikan landasan hukum yang kokoh untuk pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan proporsi energi terbarukan secara signifikan.

“Pengembangan energi terbarukan merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi dampak krisis iklim di Indonesia. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan sasaran ketahanan energi Presiden Prabowo, di mana potensi energi Surya, Angin, dan Geothermal dapat mengurangi ketergantungan pada impor gas dan minyak mentah,” tutupnya.

Tag: Eddy Soeparno Prabowo Subianto