Bawaslu Menyatakan Bahwa Kondisi Pilkada Lebih Rentan Daripada Pemilu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan bahwa situasi Pilkada Serentak 2024 akan lebih rentan daripada pemilihan presiden atau legislatif. "Lebih rentan, tren di pilkada lebih rentan, sebab hampir semua tempat kerusuhan itu di pilkada, di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di pilkada banyak," ujarnya saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Badung, Selasa.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.

Tingkat kerentanan dalam setiap pemilihan kemudian dipetakan oleh Bawaslu RI ke dalam indeks kerentanan pemilu (IKP) yang dibagi dalam empat dimensi, dimana menurut Bagja yang akan meningkat adalah dimensi kontestasi dan sosial politik.

"Empat dimensi yang kami identifikasi mencakup konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Dalam hal ini, dimensi kontestasi pasti akan menghadapi berbagai permasalahan, dan konteks sosial politik juga cenderung meningkat selama pelaksanaan pilkada," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ketersediaan anggaran pada tahap pencalonan, mengingat situasi yang rentan mulai muncul pada saat itu.

"Telah diingatkan bahwa anggaran harus ada saat pencalonan, karena pada saat itu akan ada pengerahan massa, dan rekan-rekan yang melakukan pengawasan juga memerlukan anggaran," jelasnya.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Bawaslu RI mencatat bahwa status kerawanan pada Pemilu 2024 berada dalam kategori sedang.

Bagja menyatakan bahwa di Bali masih terdapat beberapa daerah yang berisiko meskipun tidak sebanyak di NTT dan NTB. Namun, data tersebut berkaitan dengan Pemilu 2024, sedangkan untuk Pilkada Serentak 2024, ia meyakini perlu lebih diwaspadai.

Menurutnya, kabupaten/kota adalah yang paling harus diwaspadai, bukan gubernur. Pemilihan gubernur cenderung aman," ucapnya.

Rahmat Bagja menyatakan bahwa meskipun Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur rawan selama Pemilu 2024, kemungkinan indeks kerawanan pilkada bisa berubah.

"Dari pengalaman pilkada sebelumnya, kerusuhan pada pilkada sebelumnya akan membuat indeksnya tinggi. Contohnya, Makassar pasti tinggi karena pernah mengalami kerusuhan pilkada sebelumnya. Hal ini menjadi parameter, sehingga langkah mitigasi harus dipersiapkan agar kejadian serupa tidak terulang," jelas Rahmat Bagja.

Tag: Bawaslu Pilkada Pilkada Serentak 2024 Rahmat Bagja