OJK Meminta Kepada Sektor Perbankan Untuk Membangun Sistem Guna Menanggulangi Permasalahan Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk ikut serta dalam upaya memberantas aktivitas judi online atau daring yang semakin meningkat, dengan cara membangun sistem untuk melacak transaksi yang mencurigakan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa mereka terus meminta bank-bank untuk membangun sistem tersebut agar dapat mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan judi online. Menurutnya, sistem ini perlu dibangun karena penting dalam penanganan masalah ini.

Mirza juga menjelaskan bahwa aktivitas judi online merupakan salah satu keluhan yang sering dilaporkan oleh masyarakat kepada OJK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sering mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya judi online.

Selain itu, OJK juga mendorong penanganan pengaduan terkait masalah ini. Mirza berharap bahwa semua pihak juga dapat memperhatikan kegelisahan Presiden terhadap judi online ini.

Menurut pendapatnya, pelacakan aktivitas transaksi perbankan yang terkait dengan judi online tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh nilai nominal transaksi yang terkait dengan judi online tidak selalu besar.

"Nilai transaksinya mungkin hanya Rp100 ribu, Rp200 ribu, atau Rp1 juta rupiah. Namun, rekening tersebut sering digunakan untuk kegiatan yang mencurigakan. Oleh karena itu, sistem harus dibangun," ujar Mirza.

Dia memberikan contoh bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memiliki sistem yang berjalan cukup lama, yaitu mewajibkan lembaga perbankan untuk melaporkan transaksi di atas Rp500 juta.

Menurut informasi dari OJK, Mirza menyatakan bahwa sekitar 5.000 rekening telah diblokir karena terkait dengan aktivitas judi online. Dia menegaskan bahwa sektor jasa keuangan akan terus berusaha untuk membantu dalam memberantas judi online.

"Sejauh ini, kami telah menutup sekitar 5.000 rekening dan melakukan pemblokiran. Namun, upaya ini tidak berhenti di situ, kami harus dapat melacak dana ini hingga ke akar permasalahannya," ujar Mirza.

Baca Juga: Besaran Subsidi Agar Pertalite Bisa Dijual Rp 10.000 Per Liter Terungkap