Menurut Menteri Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Relatif Stabil, Sementara Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Mengalami Penurunan

Dalam menghadapi perubahan global yang sangat dinamis dan menantang, Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil secara nasional di atas 5 persen selama lebih dari 10 kuartal berturut-turut. Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada hari Selasa (11/6).

Menurut Menkeu, mayoritas provinsi telah kembali ke kondisi sebelum pandemi, yang berarti kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran setelah mengalami lonjakan akibat pandemi.

Selain itu, dalam proses pemulihan ekonomi, Indonesia juga berhasil menurunkan defisit dengan cepat dan mengurangi rasio utang, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini menunjukkan ketangguhan dan kewaspadaan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan. Dalam hal ini, APBN digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia menghadapi berbagai guncangan tersebut. Oleh karena itu, selain digunakan dalam menghadapi dinamika global, APBN juga harus tetap dijaga secara prudent agar tetap sehat.

Menkeu juga menyatakan bahwa APBN juga mendukung banyak perbaikan struktural di Indonesia, seperti peningkatan kualitas SDM yang menjadi sasaran utama pembangunan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan efisiensi perekonomian. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk meningkatkan berbagai indikator kualitas SDM, seperti pendidikan, penanggulangan stunting, dan penurunan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, serta meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Untuk memastikan APBN tetap sehat, Menkeu menekankan pentingnya pengelolaan APBN dengan 3 pilar utama, yaitu peningkatan pendapatan, pengeluaran belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang bijaksana dan inovatif.

Selain itu, koordinasi antara pengelolaan APBN dan APBD secara sinergis menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengelolaan yang bijaksana. Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja, termasuk memberikan insentif fiskal kepada daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri.

“Kerjasama antara APBN dan APBD bertujuan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah, mempercepat konvergensi sehingga daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan dengan lebih cepat, dan menjaga pengelolaan fiskal daerah yang tetap bijaksana guna mendukung stabilitas dan transformasi,” ungkap Menkeu.

Baca Juga: Besaran Subsidi Agar Pertalite Bisa Dijual Rp 10.000 Per Liter Terungkap