Wakil Menteri Keuangan: Program Tiga Juta Rumah Sebagai Kunci Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa program tiga juta rumah merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada hari Kamis, Suahasil menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah tantangan global, karena sektor ini memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

“Sektor perumahan menjadi salah satu agenda prioritas yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana tercantum dalam Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tiga juta hunian setiap tahunnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan,” ujarnya.

Suahasil menambahkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memanfaatkan produksi dalam negeri yang berasal dari sektor manufaktur dan sumber daya alam Indonesia, karena hal ini dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect).

Wakil Menteri Keuangan juga menekankan bahwa BTN sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan rakyat memiliki peran yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung kontribusi BTN di sektor perumahan, Suahasil menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan dana melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diukung oleh berbagai insentif perpajakan serta efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

“Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini, kami sedang merumuskan langkah-langkah agar FLPP dapat diperkuat lebih lanjut,” ujarnya.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan harapannya bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan permintaan terhadap kredit perumahan. 

Insentif tersebut mencakup perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) yang memungkinkan kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka hingga akhir tahun 2025. Selain itu, suku bunga acuan Bank Indonesia juga akan diturunkan menjadi 5,75 persen pada Januari 2025.

“Kami berharap dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Permukiman dapat mempercepat pertumbuhan di sektor perumahan dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik,” kata Nixon.

Baca Juga: Besaran Subsidi Agar Pertalite Bisa Dijual Rp 10.000 Per Liter Terungkap

---

Tag Program Tiga Juta Rumah Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan