Jakarta, 28/05/2024 Kemenkeu - Situasi global masih dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik yang semakin meningkat akibat agresi militer Israel terhadap Rafah Palestina dan perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, yang berpotensi menciptakan dampak bagi ekonomi global, menimbulkan kerentanan pada rantai pasokan dan berdampak pada fluktuasi harga komoditas dunia. Selain itu, penundaan penurunan suku bunga The Fed mengonfirmasi kebijakan higher for longer. Di tengah dinamika tersebut, kondisi ekonomi Indonesia masih stabil. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan pada Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (27/5) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan Jakarta.
Menkeu menyatakan bahwa pada bulan April 2024, neraca perdagangan masih mencatat surplus, inflasi terkendali di 3,0% dan pertumbuhan ekonomi yang kuat mencapai 5,11%. Pertumbuhan yang solid ini berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang kini berada di bawah level sebelum pandemi.
"Dengan pertumbuhan dan kinerja yang relatif stabil, meskipun dampak global sangat signifikan, kita melihat beberapa indikator pertumbuhan dan pembangunan cukup positif. Tingkat pengangguran terus menurun dari kondisi puncak pandemi 6,26% menjadi di bawah 5% yaitu 4,82%, dan jumlah penganggurannya juga menurun menjadi 72 juta. Untuk tingkat kemiskinan juga terjadi penurunan menjadi 9,36%. Dan untuk kemiskinan ekstrem diharapkan akan terus mengalami penurunan lebih signifikan pada 2024, mendekati nol," jelas Menkeu.
Kinerja APBN hingga April 2024 tetap positif. Pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp924,9 triliun atau 33% dari PDB.
Realisasi pembiayaan hingga 30 April 2024 mencapai Rp71,7 triliun, menurun 68,3% dari tahun sebelumnya. Situasi pasar keuangan dan surat berharga domestik dipengaruhi oleh dinamika global yang masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengelola strategi pembiayaan dengan bijaksana, fleksibel, dan oportunistik untuk memilih timing, tenor, mata uang, dan instrumen yang paling efisien dan optimal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keandalan APBN.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN akan terus diperkuat sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, mendukung transformasi perekonomian, serta mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberlanjutan dan kesehatan APBN juga harus tetap dijaga.